Model-model System Politik (Ramlan Subekti)

Model –model system politik

13.1 Sistem Politik Otokrasi Tradisional

Factor kebaikan bersama menyangkut pemahaman mengenai dua hal, yaitu persamaan dan kebebasan politik individu. Lalu system politik otokrasi tradisional ditandai dengan ciri-ciri berikut. Kurang menekankan pada persamaan tetapi menekankan pada stratifikasi ekonomi, kebebasan politik individu kurang dijamin tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa, kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol dari kebutuhan materiil dan lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan daripada individualisme.

Hubungan kekuasaan                                      

Kekuasaan dalam system ini cenderung bersifat pribadi, negative, dan sebagian kecil lagi bersifat consensus. Otokrat biasanya adalah seorang raja, sultan atau emir yang tak hanya mempunyai peranan simbolis yang tinggi, tetapi juga kekuasaaan nyata karena ia merupakan personifikasi identitas bersama, dan lembaga politik yang ada. Walaupun dalam kenyataan, ia menyerahkan pelaksanaan pemerintahan kepada para pejabat yang menjadi pembantunya. Kualitas pribadinya sangat menentukan cara dan corak pelaksanaan kekuasaan dalam system ini.

legitimasi kewenangan

Kewenangan otokrat bersumber dan berdasar tradisi.ia memiliki kewenangan karena ia merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu.para pendahulunya dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang harus memerintah karena asal usul dan kualitas pribadinya.kepercayaan dan tradisi ini selalu dipelihara dan dipertahankan oleh keturunan otokrat dengan berbagai cara,seperti mitos,legenda,dan symbol-simbol tertentu.pada pihak lain,anggota masyarakat mengakui dan mentatati kewenangan otokrat karena tradisi yang turun temurun.

13.2 Sistem Politik Otoriter

Sistem politik totaliter sangat menekankan consensus total di dalam masyarakatnya tetapi konflik total pula dengan musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, untuk mencapai consensus total tidak hanya dilakukan dengan indoktrinasi ideologi, tetapi juga dengan pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam.

·           Komunis

Kebaikan Bersama

System ini ditandai dengan prinsip sama rata sama rasa dalam bidang ekonomi, dan sekularisme, yang radikal tatkala agama digantikan dengan ideology komunis yang bersifat doktriner dan esktatologis. Kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin, tetapi sangat menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing. Selain itu, berupaya keras menjamin kebutuhan materiil khususnya kebutuhan pokok secara merata sebagai pelaksanaan prinsip sama rata sama rasa, dan kebutuhan moril sebagai perwujudan sekularisme radikal yang memandang tujuan-tujuang yang bersifatr materiil mengandung kepuasan moral. Jadi, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, Negara, dan bangsa (kolektivisme).

Hubungan Kekuasaan

Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal. Kekuasaan peksaan yang dilaksanakan oleh militer dan polisi rahasia lebih menonjol daripada kekuasaan consensus.

Legitimasi Kewenangan

Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan mereka sebagai ideologi, yaitu penafsir dan pelaksana ideologi yang bersifat doktriner, dan eskatalogis

13.3 Sistem politik demokrasi

Dari sudut pandang structural, system politik demokrasi secara ideal ialah system politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus. Artinya, demokrasi memungkinan perbedaan pendapat, persaingan, dan diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah.

Akan tetapi, demokrasi hanya akan menolerir konflik yang tidak menghacurkan system. Untuk itu, system politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada “penyelesaian” dalam bentuk kesepakatan (consensus). Prinsip ini pula yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenagnan, dan hubungan politik dengan ekonomi.

Legitimasi kewenangan

Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam system bersifat procedural (rule of law) yang diatur dalam konstitusi. Artinya penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota masyarakat menaati kewenangan penguasa karena penguasa dipilih atau diangkat berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi biasanya diatu hak-hak warga Negara, seperti kebebasan berbicara dan berasosiasi, kebebasan menjalankan ibadah, hak menjalankan usaha ekonomi, hak akan keadilan, hak mendapatkan pelayanan dari pemerintah, memilih pejabat Negara, mengajukan aspirasi, dan mengontrol pemerintah. Pelaksanaan hak-hak ini akan melahirkan konflik.

Pada pihak lain, dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan juga diatur kewajiban warga Negara, seperti menghargai hak orang lain, menaati peraturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah, membayar pajak dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang. Kewajiban-kewajiban ini akan melahirkan consensus. Dengan demikian, konstitusi atau peraturan perundang-undangan sebagai prinsip kewenagnan dan legitimasi juga menggunakan pola keseimbangan antara konflik dan consensus.

13.4 Negara Berkembang

Negara ini sesuai dengan namanya merupakan Negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, system politik juga sedang mencari bentuk yang selaras dengan tingkat perkembangan masyarakat maupun kultur dan struktur masyarakatnya. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat-negara yang sedang berkembang tidak hanya struktur masyarakat yang sangan majemuk secara cultural sehingga sukar menciptakan suatu identitas yang disepakati bersama, tetapi juga masyarakat-negara macam apa yang hendak mereka ciptakan (kebaikan bersama)

Dalam masyarakat ini pemerintah (eksekutif) sangat berperan dalam mengembangkan identitas bersama dan merumuskan kebaikan bersama maupun dalam melakukan pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan msyarakatnya. Kekuasaan pemerintah dan campur-tangan pemerintah yang begitu luas dalam masyarakat pada satu pihak berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi,  pada pihak lain menyebabkan kelompok politik, seperti partai, kelompok kepentingan dan media massa berperan sebagi pendukung saja. Dengan demikian, hubungan kekuasaan lebih bersifat paksaan daripada consensus. Erat kaitannya dengah hubungan kekuasaan ini berupa prinsip kewenangan dan legitimasi yang juga belum menemukan pola yang sesuai karena dalam masyarakat ini prosedur dan mekanisme penetapan siapa yang memerintah masih ditetapkan secara sepihak oleh kelompok yang berkuasa.